JAKARTA - Industri tekstil nasional menghadapi tantangan serius akibat membanjirnya produk impor murah.
Kondisi ini menekan kapasitas produksi dan menurunkan daya saing. Ketua asosiasi produsen menegaskan bahwa pasar domestik perlu segera dijaga agar industri tetap sehat.
Permasalahan ini semakin terasa di tengah pelemahan ekspor akibat perlambatan ekonomi global. Banyak pabrik mengalami tekanan finansial dan terbatasnya peluang ekspansi. Redma menekankan perlunya keseriusan pemerintah dalam menegakkan pengendalian impor untuk menciptakan persaingan sehat.
Selain itu, industri tekstil memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja. Banyak pekerja, terutama di sektor padat karya, terdampak langsung oleh arus impor ilegal. Menjaga pasar domestik berarti menjaga lapangan kerja dan stabilitas sosial.
Urgensi Penegakan Hukum dan Trade Remedies
Asosiasi menilai agenda mendesak pemerintah adalah memberantas impor ilegal dan penyelundupan. Tanpa tindakan tegas, industri sulit pulih meski ada investasi baru. Redma menekankan pentingnya optimalisasi instrumen perlindungan perdagangan atau trade remedies.
“Pemberantasan dan penegakan hukum terhadap mafia impor ilegal serta penegakan aturan trade remedies baik anti dumping maupun safeguard adalah hal utama,” ujarnya. Instrumen ini menjadi kunci agar persaingan pasar domestik lebih adil. Tanpa pengamanan ini, pabrik tekstil tetap kesulitan memanfaatkan kapasitas produksi secara optimal.
Pemerintah perlu mengawasi secara intensif arus barang impor untuk mencegah praktik curang. Hal ini tidak hanya melindungi industri tapi juga meningkatkan kepercayaan investor. Dengan kepastian hukum, sektor tekstil bisa berkembang lebih stabil.
Investasi dan Serapan Tenaga Kerja
APSyFI menyoroti pentingnya investasi yang menyentuh industri padat karya. Sektor tekstil memiliki rantai produksi panjang dari hulu hingga hilir yang menyerap banyak pekerja. Redma menekankan bahwa investasi harus menciptakan lapangan kerja nyata, bukan sekadar modal besar.
Industri tekstil memiliki kemampuan cepat untuk menurunkan pengangguran. Daya serap tenaga kerja di pabrik-pabrik tekstil sangat tinggi, terutama bagi pekerja terampil dan semi-terampil. Ini membuat sektor ini strategis dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.
Namun, hambatan di lapangan kerap muncul dari praktik importir dan birokrasi. Tanpa pengawasan ketat, upaya reformasi pasar sulit dijalankan. Redma menekankan perlunya intervensi pemerintah agar mekanisme ini berjalan efektif.
Peran Presiden dalam Reformasi Pasar Tekstil
Asosiasi menilai bahwa Presiden perlu turun tangan langsung untuk memperkuat pengawasan impor. Langkah ini penting agar reformasi industri berjalan konsisten. Redma menegaskan bahwa pengawasan yang kuat dapat mencegah praktik perdagangan tidak sehat.
“Maka Presiden harus terjun langsung,” tegas Redma. Intervensi langsung akan mempercepat penegakan aturan dan menutup celah penyelundupan. Dengan demikian, industri tekstil bisa memulihkan kapasitas produksi dan memaksimalkan utilisasi pabrik.
Peran Presiden juga penting untuk mengkoordinasikan lintas kementerian. Sinergi antar lembaga akan memastikan implementasi trade remedies berjalan lancar. Hal ini menciptakan lingkungan usaha yang lebih stabil bagi investor dan pelaku industri.
Harapan Pemulihan Industri Tekstil Nasional
Dengan penguatan pengawasan dan penerapan trade remedies, industri tekstil diharapkan pulih pada 2026. Utilisasi pabrik meningkat, produksi kembali stabil, dan lapangan kerja terbuka lebih luas. Redma optimistis bahwa sektor ini mampu menjadi pilar penggerak ekonomi domestik.
Selain itu, pemulihan industri akan mendorong pertumbuhan rantai pasok hulu-hilir. Peningkatan produksi lokal mendukung pemasok bahan baku, transportasi, hingga distribusi. Dampak ini akan dirasakan secara luas oleh seluruh ekosistem industri tekstil nasional.
Keseriusan pemerintah dalam penegakan hukum dan pengawasan impor menjadi kunci keberhasilan. Dengan strategi yang tepat, industri tekstil tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang. Ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat sektor padat karya yang strategis bagi perekonomian nasional.